UU No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia
No. 9 Tahun 2016
tentang
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan


Tanggal disahkan : 15 April 2016
Tanggal diundangkan : 15 April 2016
Lembaran Negara (LN) : 70
Tambahan Lembaran Negara : 5872

Abstraksi

• SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS
  
  2016
  
  UU NO. 9, LN 2016/NO. 70, TLN. NO. 5872, LL SETNEG : 59 HLM
  
  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
  
  - Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
  - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
  
  CATATAN :
  - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 April 2016.
  - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.
  - Undang-Undang ini terdiri 8I Bab dan 55 pasal.
  - Penjelasan 25 hlm. 
• 
  
• Bidang :
• Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
• Komisi XI
• 
  
• 
  
• Status :

1. Mencabut UU - Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Mencabut UU - Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Mencabut UU - Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Salinan dokumen dapat diunduh di http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1668.pdf